Pemerintah Memastikan Tarif Listrik PLN Tak Naik di Kuartal III 2021
Jakarta -Kementerian ESDM memastikan penyesuaian tarif listrik (toll modification) untuk pelanggan PLN nonsubsidi tidak diterapkan pada kuartal III 2021. Sebelumnya, ada rencana pemerintah akan menyesuaikan tarif listrik sesuai keekonomian yang artinya bisa naik atau turun.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, kebijakan tarif listrik sesuai keekonomian sangat sensitif sebab harus menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi nasional sekaligus melihat kekuatan APBN.
"Ini ada dua kutub yang harus diseimbangkan. Ini enggak mudah, semua kebijakan ada plus minusnya. Jadi kita ambil keputusan, arahannya di triwulan III 2021 belum dapat dilaksanakan," kata Rida dalam konferensi pers bold sektor ketenagalistrikan, Jumat (4/6).
Rida menjelaskan, dalam menentukan tarif kelistrikan sejumlah parameter harus dilihat secara objektif, mulai dari harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia, harga batu bara domestik, kurs, inflasi, dan lainnya.
Sebelumnya, ada rencana penyesuaian tarif listrik nonsubsidi sesuai keekonomian dilakukan demi menekan beban APBN. Sebab sejak 2017, pemerintah tak menyesuaikan tarif listrik nonsubsidi. Padahal, harga bahan bakar serta kurs dolar AS terus bergerak.
Selama ini, selisih antara harga keekonomian dan tarif listrik yang dibayarkan pelanggan, dibayar oleh pemerintah melalui APBN. Ini dilakukan melalui skema kompensasi ke PLN. Hal tersebut Rida sampaikan dalam rapat di DPR RI pada April lalu.
Saat ini complete pelanggan PLN ada 38 golongan. Sebanyak 25 golongan mendapatkan subsidi, sedangkan 13 golongan lainnya merupakan nonsubsidi yang selama ini tarifnya tidak diubah, jumlahnya 42 juta pelanggan.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, jika nantinya harga listrik mengikuti harga keekonomian, maka kira-kira tambahan biaya listrik yang harus dibayar pelanggan sekitar Rp 18.000 hingga Rp 31.000 per bulan.
"Ini tapi juga sesuai dengan golongannya. Dari yang 900 VA sampai yang 3.300 VA," kata Rida.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, kebijakan tarif listrik sesuai keekonomian sangat sensitif sebab harus menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi nasional sekaligus melihat kekuatan APBN.
"Ini ada dua kutub yang harus diseimbangkan. Ini enggak mudah, semua kebijakan ada plus minusnya. Jadi kita ambil keputusan, arahannya di triwulan III 2021 belum dapat dilaksanakan," kata Rida dalam konferensi pers bold sektor ketenagalistrikan, Jumat (4/6).
Rida menjelaskan, dalam menentukan tarif kelistrikan sejumlah parameter harus dilihat secara objektif, mulai dari harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia, harga batu bara domestik, kurs, inflasi, dan lainnya.
Sebelumnya, ada rencana penyesuaian tarif listrik nonsubsidi sesuai keekonomian dilakukan demi menekan beban APBN. Sebab sejak 2017, pemerintah tak menyesuaikan tarif listrik nonsubsidi. Padahal, harga bahan bakar serta kurs dolar AS terus bergerak.
Selama ini, selisih antara harga keekonomian dan tarif listrik yang dibayarkan pelanggan, dibayar oleh pemerintah melalui APBN. Ini dilakukan melalui skema kompensasi ke PLN. Hal tersebut Rida sampaikan dalam rapat di DPR RI pada April lalu.
Saat ini complete pelanggan PLN ada 38 golongan. Sebanyak 25 golongan mendapatkan subsidi, sedangkan 13 golongan lainnya merupakan nonsubsidi yang selama ini tarifnya tidak diubah, jumlahnya 42 juta pelanggan.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, jika nantinya harga listrik mengikuti harga keekonomian, maka kira-kira tambahan biaya listrik yang harus dibayar pelanggan sekitar Rp 18.000 hingga Rp 31.000 per bulan.
"Ini tapi juga sesuai dengan golongannya. Dari yang 900 VA sampai yang 3.300 VA," kata Rida.
Komentar
Posting Komentar